Bayi Tabung menurut Hukum Islam

Teknologi kedokteran modern semakin canggih. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah fenomena bayi tabung. Sejatinya, teknologi ini telah dirintis oleh PC Steptoe dan RG Edwards pada 1977. Hingga kini, banyak pasangan yang kesulitan memperoleh anak, mencoba menggunakan teknologi bayi tabung.

Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?

Bayi tabung dikenal dengan istilah pembuahan in vitro atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai in vitro fertilisation. Ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur (ovum) di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil.

Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Lalu bagaimanakah hukum bayi tabung dalam pandangan Islam? Dua tahun sejak ditemukannya teknologi ini, para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung/inseminasi buatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Sebab, ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama.

Namun, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. “Itu hukumnya haram,” papar MUI dalam fatwanya. Apa pasal? Para ulama menegaskan, di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan.

Para ulama MUI dalam fatwanya juga memutuskan, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. “Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan,” tulis fatwa itu.

Lalu bagaimana dengan proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah? MUI dalam fatwanya secara tegas menyatakan hal tersebut hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antarlawan jenis di luar penikahan yang sah alias zina.

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada 1981. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung: Pertama, apabila mani yang ditabung dan dimasukan ke dalam rahim wani
ta tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.

Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”

Kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. “Mani muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara’,” papar ulama NU dalam fatwa itu.

Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113. “Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.” Ketiga, apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Meski tak secara khusus membahas bayi tabung, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa terkait boleh tidak nya menitipkan sperma suami-istri di rahim istri kedua. Dalam fatwanya, Majelis Tarjih dan Tajdid mengung kapkan, berdasarkan ijitihad jama’i yang dilakukan para ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam, termasuk dari Indonesia yang diwakili Mu hammadiyah, hukum inseminasi buat an seperti itu termasuk yang dilarang.

“Hal itu disebut dalam ketetapan yang keempat dari sidang periode ke tiga dari Majmaul Fiqhil Islamy dengan judul Athfaalul Anaabib (Bayi Tabung),” papar fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Rumusannya, “cara kelima inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain (dari suami itu) … hal itu dilarang menurut hukum Syara’.” Sebagai ajaran yang sempurna, Islam selalu mampu menjawab berbagai masalah yang terjadi di dunia modern saat ini.


Indonesia, Negara Bahagia didunia ??

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya cukup bahagia di dunia menurut The Happy Planet. Jauh lebih bahagia dari masyarakat Jepang, Rusia, bahkan China. Krisis ekonomi yang menimpa, indikator ekonomi yang pas-pasan, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, bencana yang kerap datang, tak membuat masyarakat Indonesia bersedih dan jauh dari bahagia. Secara umum, survei ini pernah dimuat di Majalah Time edisi januari 2004 yang menulis sebuah laporan tentang “Sains Kebahagiaan”. Hal menarik dari tulisan itu adalah penelitiannya pada berbagai negara untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi, kekayaan, dan pendidikan yang tinggi, membawa kebahagiaan bagi penduduknya.Selama ini, GDP atau Gross Domestic Product selalu dijadikan acuan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP dicerminkan oleh komponen Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, dan Impor (C+I+G+X-M). Semua komponen itu dihitung dengan satuan uang. Dengan demikian, uang diasumsikan dapat membawa pertumbuhan dan kesejahteraan. Apakah benar demikian? Survei menunjukkan bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tidak otomatis menjadi negara yang bahagia. Sebaliknya, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pas-pasan atau bahkan ada yang miskin, bukan berarti pula menjadi negara yang tidak bahagia.Lantas, apa yang membuat kita bahagia. Riset yang dilakukan para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania mengambil beberapa hal yang diindikasikan dapat membawa kebahagiaan. Kekayaan sebagai contohnya, dan segala hal yang bisa dibeli dengan uang. Ternyata, hal itu tidak membawa bahagia. Semakin tinggi pendapatan seseorang, justru kebahagiaannya menurun. Sementara itu, mereka yang berpenghasilan rendah, justru bisa merasakan bahagia. Pendidikan yang tinggi? Tidak juga. Mereka yang memiliki IQ tinggi bukan jaminan kebahagiaannya juga tinggi. Masa Muda? Lagi-lagi bukan. Faktanya, justru banyak orang tua yang lebih menikmati dan puas akan hidupnya ketimbang yang muda. Pernikahan? Jawabannya agak rumit. Memang kebanyakan pasangan yang menikah lebih bahagia daripada yang tidak menikah, namun hal itu diperdebatkan di hasil survei. Sebagian berpendapat bahwa kebahagiaan perkawinan sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola dan memulai sebuah perkawinan.Survei menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang membuat orang bahagia. Pertama, iman kepada Tuhan atau agama. Apapun agamanya, apabila orang meyakini agama, umumnya mereka lebih bahagia daripada yang tidak beragama. Kedua, teman, sahabat, keluarga, istri, anak, atau cucu. Ya, sebuah studi lanjutan yang dilakukan oleh Universitas Illinois di tahun 2002 menunjukkan bahwa masyarakat yang memililki kebahagian tertinggi pada umumnya adalah mereka yang memiliki orang-orang dekat. Mereka yang penyendiri pada umumnya lebih cepat mengalami depresi.Hasil survei yang dilakukan para ilmuwan di berbagai negara mendapatkan hasil yang beragam. Negara-negara dengan kekayaan dan pertumbuhan tinggi, seperti Switzerland misalnya, masuk dalam kategori negara yang memiliki kebahagiaan tinggi. Namun ada negara yang pertumbuhannya tinggi dan kekayaan masyarakatnya juga tinggi, justru tidak bahagia. Jepang adalah salah satu contohnya. Tingkat depresi, stress, dan bunuh diri jumlahnya tinggi di Jepang.Sementara itu, ada negara yang masuk kategori berpenghasilan pas-pas-an, namun memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi. Negara itu adalah Indonesia dan Filipina. Nah, Indonesia masuk dalam kategori negara yang memiliki kebahagiaan tinggi, meski kalau melihat dari indikator ekonominya, kebahagiaan itu memang tak tercermin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia “hanya” berada dalam kisaran 4-6%, cadangan devisa Indonesia pas-pasan pada sekitar 50 milyar dollar AS (bandingkan dengan Bill Gates yang seorang diri saja kekayaannya mencapai sekitar 60 milyar dollar AS), dan utang luar negeri yang masih tinggi. Selain itu, bencana kerap datang tak henti di negeri ini.Namun rupanya berbagai hal itu tidak terkait dengan masih bahagianya bangsa kita. Dalam berbagai kondisi, selalu ada cara yang membuat kita bahagia. Modal tawakal, kekerabatan yang kuat, serta keyakinan pada Yang Maha, mungkin bisa menjadi benteng dalam membangun kebahagiaan di tengah kesulitan saat ini.Apakah itu semua cukup? Tentu tidak. Lama kelamaan kebahagiaan ini bisa luntur. Kebahagiaan bukan sesuatu yang mudah diraih dan harus senantiasa dipertahankan. Raja Bhutan pernah memperkenalkan istilah GDP of Happiness yang mengukur bukan hanya tingkat pertumbuhan negeri, tetapi juga tingkat kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, dukungan kepada rakyat perlu diberikan dalam bentuk perhatian dan fokus pada pengembangan kekuatan masing-masing elemen bangsa. Keseimbangan antara alam, spiritual, dan manusia menjadi fokus kebijakan pemerintah. Semata mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi dengan memberi uang, tidak akan menjamin tercapainya kebahagiaan. Mungkin hanya mampu meraih kesenangan sesaat. Dan itu, bukan kebahagiaan.Bukankan tujuan para pendiri bangsa di manapun adalah mengejar kebahagiaan? Kalimat terkenal dalam Deklarasi Independen Amerika adalah, “Life, liberty, and the pursuit of happiness “. Itulah sebuah amanat untuk meraih kebahagiaan.Sementara, kalimat terkenal di pembukaan UUD 45 kita adalah, “… Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Ujungnya, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, adalah cara untuk mencapai kebahagiaan….


Sertifikasi Profesi Penyuluh, Sudah Siapkah Kita?

Sertifikasi telah bergaung ke seluruh penjuru, tempat dimana Penyuluh Pertanian di Indonesia bekerja, termasuk para Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Serang. Di sela-sela kesibukan melaksananakan tugas-tugas rutin mereka, bermacam-macam respon ditampilkan para Penyuluh, ada yang diam, ada yang berpikir, ada yang mencari info, ada yang tak tahu harus berbuat apa.

Sertifikasi Profesi Penyuluh adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), yang menyatakan bahwa Penyuluh Pertanian adalah suatu profesi, artinya sertifikasi penyuluh pertanian menjadi suatu keharusan, bukan merupakan suatu pilihan. Sertifikasi penyuluh pertanian bertujuan untuk meningkatkan mutu dan proses penyuluhan pertanian, meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian, melindungi profesi penyuluh pertanian dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra penyuluh pertanian, melindungi masyarakat dari praktek-praktek penyuluh pertanian yang tidak bertanggungjawab dan menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan Pertanian merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan atau pengalaman kerja dan dibuktikan dengan Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian.

Untuk gambaran yang lebih  jelas tentang  Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian, berikut ini adalah kisah pengalaman seorang Penyuluh Pertanian Lapangan mengikuti sertifikasi penyuluh level Supervisor, yang ditampilkan dalam website http://tatangkostaman.blogspot.com

Tahun anggaran 2011 penulis mendapat kesempatan untuk mengikuti asesmen penyuluh pertanian level  supervisor  bidang tanaman pangan yang diselenggarakan di BPP lampung.  Mengingat sertifikasi penyuluh pertanian baru dilaksanakan pertama kali, penulis merasa ingin berbagi dengan rekan-rekan yang akan mengikuti sertifikasi. Tulisan ini hanya merupakan langkah awal, insyaalloh  kedepan modul sertifikasi dan  sekedar contoh barang bukti dapat disajikan di blog ini. Selain ini sangat dimungkinkan tulisan ini terus di update untuk mengeliminasi hal-hal yang terlupakan.

TAHAPAN UJI KOMPETENSI

1. Pendaftaran Penyuluh pertanian yang mengajukan uji kompetensi  / assesmen diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan :

a. Mengisi Formulir Pendaftaran FR APL-01

b. Mengisi Formulir Assesmen Mandiri FR-APL-02

Formulir assesmen mandiri pada dasarnya merupakan penilaian diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki.  Formulir ini diisi dengan cara merubah kata kerja pasif aspek-aspek yang dituangkan pada Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dari setiap Elemen Kompetensi (EK) menjadi kata kerja aktif, kata kerja aktif tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat pertanyaan. Secara ringkas FR-APL-02 untuk level supervisor dibuat sebanya 16 set terdiri dari:

  • 5 (lima) set FR-APL 01 untuk unit kompetensi Umum (mengaktualisasikan nilai kehidupan, mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi dialogis, membangun jejaring kerja, mengorganisasikan masyarakat).
  • 9 (Sembilan) unit kompetensi inti (mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah, menyusun programa penyuluhan, menyusun materi penyuluhan pertanian, membuat dan menggunakan media penyuluhan, menerapkan metode penyuluhan, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan, mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan, menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan  melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian)
  • 2 (dua) unit kompetensi pilihan (memilih dua unit kompetensi dari kompetensi khusus/pilihan

c. Melampirkan bukti fisik administrasi

  • Fotocopy ijazah terakhir
  • Sertifikat diklat dasar penyuluh pertanian bagi penyuluh yang diangkat untuk pertamakalinya setelah ditetapkannya Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008,
  • Rekomendasi pimpinan unit kerja,
  • Fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama kali pada jabatan fungsional penyuluh pertanian,
  • Fotokopi SK pangkat terakhir,
  • Fotokopi DP3 2 tahun terakhir dengan rata-rata penilaian baik,
  • PAK
  • Piagam-piagam penghargaan dibidang penyuluhan
  • Sertifikat Diklat yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian
(Semua bukti tersebut dilegalisasi oleh instansi berwenang)

Formulir Pendaftaran dan Formulir Assesmen Mandiri beserta lampiran-lampiranya diserahkan kepada badan/lembaga yang menangani penyuluhan ditingkat kabupaten untuk diteruskan kepada badan/lembaga yang menangani penyuluhan ditingkat propinsi.  Selanjutnya berkas tersebut di teruskan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluhan Pertanian  (LSP-P1) dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (tanpa lampiran bukti fisik dan bukti pendukung)

2. Konsultasi Pra Assesmen
Konsultasi pra assesmen dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) selama 3 hari.  Konsultasi pra assesmen pada dasarnya merupakan pengecekan kelayakan seorang penyuluh untuk mengikuti tahapan sertifikasi berikutnya. Secara umum pada tahapan ini dilakukan pengecekan form APL-01, dan APL-02 beserta  lampiran bukti fisik dan bukti pendukung yang diajukan oleh penyuluh pertanian pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi. Penyuluh yang dianggap layak oleh assessor dapat mengikuti pelatihan sertifikasi sedangkan yang dianggap belum layak tidak diikutsertakan pada pelatihan dan tahapan sertifikasi berikutnya.

Pada tahapan ini selain pemeriksaan berbagai dokumen oleh assesor, asesi diberi kesempatan untuk berkonsultasi tentang berbagai hal terutama yang berkaitan pembuktian kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Pelatihan Sertifikasi
Pelatihan sertifikasi diikuti oleh calon peserta yang lolos konsultasi Pra Assesmen dan dinyatakan layak mengikuti tahapan sertifikasi selanjutnya.  Pelatihan dilaksanakan di Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian (LDP3) selama 4 Hari bertempat di TUK. Materi diklat dititik beratkan pada kluster-kluster uji kompetensi penyuluh pertanian dan kebijakan sertifikasi profesi penyuluh pertanian.
Peserta Diklat diminta membawa berbagai perlengkapan (termasuk Laptop), semua barang bukti dan bahan-bahan yang akan diunjukkerjakan (dipraktekan).  Barang bukti atau porto polio adalah bukti- bukti  kegiatan penyuluhan yang dimiliki oleh penyuluh pertanian selama 5 (lima)  tahun terakhir pada setiap elemen kompetensi yang diujikan. Sebagai gambaran barang bukti yang harus kita bawa sebagai berikut:
No
Unit Kompetensi
Barang Bukti (Barbuk)
I
Kompetensi Umum
Mengaktualisasikan   Nilai-Nilai Kehidupan
Penilaian   atasan
Penilaian   3 orang  rekan sejawat
Penilaian   Poktan/Kades 5 orang
Mengorganisakan   Pekerjaan
Melakukan   Komunikasi Dialogis
Membangun   Jejaring Kerja
Mengorganisasikan   Masyarakat
II
Kompetensi   Inti / Fungsional
1
Mengumpulkan   dan Mengolah Data Potensi Wilayah
Rencana   identifikasi Potensi Wilayah
Instrumen   pengumpulan data primer
Instrument   pengumpulan data sekunder
Laporan hasil   identifikasi potensi wilayah dengan metode PRA/SWOT
2
Menyusun   Programa Penyuluhan Pertanian
Rencana   Penyusunan Programa
Programa   Penyuluhan Desa/  Kecamatan/ Kabupaten
3
Menyusun   Materi Penyuluhan Pertanian
Lembar   Persiapan Mengajar
Sinopsis
4
Membuat Dan   Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian
Media   Elektronik
Siaran   radio, TV, LCD, Internet,
5
Menerapkan   Metode Penyuluhan Pertanian
Photo Kegiatan pelaksanaan metode (SL,   Ceramah, Diskusi, Kursus, Studi Banding dll)
Laporan Pelaksanaan metode, CD
6
Menumbuhkembangkan   Kelembagaan Petani
Berita acara, susunan pengurus, surat   keputusan penilaian kelas kelompok
7
Mengevaluasi   Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Rencana   evaluasi
Laporan   evaluasi pelaksanaan (tujuan dan metode)
8
Mengevaluasi   Dampak Penyuluhan Pertanian
Rencana   evaluasi Dampak
Laporan   evaluasi Dampak
9
Melaksanakan   Kegiatan Pengembangan Keprofesian    Penyuluhan Pertanian
Karya tulis (saduran, Kutipan,   laporan hasil penelitian)
III
Kompetensi Khusus/Pilihan
Memilih satu   unit kompetensi dari salah satu sub sistem agribisnis untuk fasilitator dan 2   sub sistem agribisnis untuk supervisor
Alat   dan bahan
Langkah   kerja (dibuat dalam bentuk media penyuluhan)
Contoh   produk
Apabila tabel di atas dicermati, akan terlihat adanya beberapa perbedaan tugas penyuluh antara Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008 dengan SKKNI diantaranya  sebagai berikut :
  • Pada Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008 kegiatan persiapan penyuluhan dibuat dalam bentuk programa dan rencana kerja, sedangkan pada SKKNI perencanaan penyuluhan harus dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan
  • Tugas dan fungsi penyuluh pada Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008 ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan sedangkan pada SKKNI  kemampuan yang harus dimiliki dan pembuktian kegiatan penyuluhan ditetapkan berdasarkan level (keterampilan dan Barbuk PP Pratama tidak berbeda dengan PP madya)
  • Sertifikasi pada dasarnya merupakan pembuktian keprofesionalan seorang penyuluh pertanian dan bukan penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu seperti halnya penilaian angka kredit, ini berarti bahwa penyuluh pertanian harus mampu menunjukan kemampuan pada semua unit kompetensi. Sebagai ilustrasi apabila merujuk pada Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008, seorang penyuluh dapat naik pangkat apabila memenuhi angka kredit yang ditentukan, dengan atau tanpa melaksanakan evaluasi dampak penyuluhan, namun pada sertifikasi,  ketidak mampuan penyuluh dalam melaksanakan dan membuktikan evaluasi dampak penyuluhan dapat mengakibatkan seorang penyuluh  dianggap tidak kompeten.

Selama Diklat penyuluh  akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan terutama yang berkaitan dengan 9 (sembilan) unit kompetensi inti, namun karena uji kompetensi dilaksanakan langsung setelah diklat, maka barang bukti relatif tidak bisa diperbaiki.  Dengan demikian disarankan agar sejak dini penyuluh yang akan mengikuti sertifikasi sudah mempelajari Modul diklat, sehingga barang bukti yang disiapkan tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Assesmen
Assesmen (uji kompetensi) diikuti oleh peserta yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STPP).  Assesmen dilakukan oleh Assesor Kompetensi dan dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).  Hasil assesmen adalah rekomendasi yang menyatakan peserta (assesi) Kompeten atau Belum Kompeten. Pada sertifikasi di BPP Lampung asessmen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi asesmen meliputi :
  • Format APL01
  • Format  APL02
  • Format  POA 1
  • Format POA02
  • Format  AC 01
  • Format AC 02
  • Dll.

b. Pemeriksaan barang bukti

Pemeriksaan barang bukti (barbuk) dilakukan terhadap barang bukti unit kompetensi inti dan unit kompetensi pilihan.  Saat barang bukti diajukan, assessor mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan. Anggap saja kita mengajukan barang bukti evaluasi, maka saat naskah evaluasi diperiksa, assesi akan ditanya latar belakang, teknik evaluasi, teknik pengolahan data dll. Dengan demikian apabila seorang penyuluh mengajukan barang bukti yang dibuat oleh orang lain (mis: karya tulis dan evaluasi dampak) dengan mudah dapat diketahui oleh assesor.
c. Test Pengetahuan
Test pengetahuan dilakukan melalui dua cara yaitu tes tertulis dan wawancara, materi yang diujikan berkaitan dengan aspek:
  • Pengetahuan umum
  • Peraturan perundangan
  • Metode dan media penyuluhan
  • Identifikasi potensi wilayah (PRA dan SWOT)
  • Programa Penyuluhan
  • Pengetahuan aspek pilihan

d. Uji keterampilan

Uji keterampilan dilakukan terhadap kluster kompetensi inti dan kompetensi pilihan Untuk level supervisor kluster kompetensi inti penggunaan media penyuluhan difokuskan kemampuan menggunakan computer antara lain penggunaan internet (searching materi penyuluhan pada cybex Deptan) dan aplikasi Microsoft office  power point ( pengetikan dan penayangannya).

Pratek/unjuk kerja kompetensi pilihan disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Materi yang diunjukkerjakan harus dilingkapi dengan media penyuluhan yang memuat materi yang diunjukkerjakan, tahapan pelaksanaan, alat dan bahan dan produk jadi. Sebagai contoh apabila kita ingin mempraktekan pembuatan bokashi, maka selain bahan pembuatan bokashi harus lengkap media penyuluhan tentang cara pembuatan bokashi dalam bentuk peta singkap, tempelan, kartu kilat atau media lain harus disiapkan

BAHAN RENUNGAN

Berdasarkan pengalaman mengikuti sertifikasi bagi penyuluh pertanian yang akan mengikuti sertifikasi hal-hal di bawah ini mungkin dapat dijadikan bahan renungan

  • Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun aspek metodologi penyuluhan
  • Kembangkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dibidang media penyuluhan elektronik (computer, pembuatan web/blog, LCD  dll.)
  • Siapkan barang bukti dengan mengacu pada modul diklat sertifikasi karena mungkin saja selama ini kita telah membuat barang bukti  yang kurang sesuai dengan tuntutan sertifikasi. Sebagai ilustrasi seringkali barang bukti potensi wilayah kita siapkan dalam bentuk data monografi ternyata hal tersebut kurang sesuai dengan barang bukti yang diinginkan saat sertifikasi
  • Dokumentasikan bukti-bukti kegiatan, karena selain dibutuhkan untuk DUPAK juga dibutuhkan untuk uji kompetensi
  • Pilih aspek keterampilan yang akan diunjukkerjakan secara cermat agar tidak terlalu merepotkan saat akan uji kompetensi. Sebagai perbandingan pada kompetensi pilihan, penulis memilih cara penggunaan Bagan warna daun untuk menentukan waktu pemupukan N dan akses internet menggunakan modem GSM, sedangkan umumnya rekan-rekan mempraktekan pembuatan bokashi dan pengolahan pangan. Bandingkan kerepotan transportasi yang membawa untuk bahan pembuatan bokashi dan pengolahan pangan dengan kepraktisan penulis yang hanya membawa BWD dan Modem.
  • Lakukan kegiatan penyuluhan secara sistematis dan administrasikan dengan baik untuk setiap tahapan (rencana, laporan pelaksanaan dan evaluasi)
  • Siapkan barang bukti untuk setiap unit kompetensi, karena assessor hanya akan menguji jika ada barang bukti. Sederhananya lebih baik mengajukan masing-masing satu barang bukti untuk tiap unit kompetensi daripada kita mengajukan barang bukti yang sangat banyak pada salah satu unit kompetensi sedangkan unit kompetensi lain tidak ada. Ilustrasinya bila kita mengajukan 100 arsip pelaksanaan metode penyuluhan tapi kita tidak mengajukan barang bukti pengembangan profesi (karya tulis)  dan evaluasi, maka dipastikan untuk penggunaan metode penyuluhan dianggap kompeten tapi untuk untuk pengembangan profesi dan evaluasi dipastikan tidak kompeten

Sertifikasi Profesi Penyuluh, sudah siapkah kita?

posted by Fajar Sidhiq R.