Sertifikasi Profesi Penyuluh, Sudah Siapkah Kita?

12 June 2012 | Ethics

Sertifikasi telah bergaung ke seluruh penjuru, tempat dimana Penyuluh Pertanian di Indonesia bekerja, termasuk para Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Serang. Di sela-sela kesibukan melaksananakan tugas-tugas rutin mereka, bermacam-macam respon ditampilkan para Penyuluh, ada yang diam, ada yang berpikir, ada yang mencari info, ada yang tak tahu harus berbuat apa.

Sertifikasi Profesi Penyuluh adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), yang menyatakan bahwa Penyuluh Pertanian adalah suatu profesi, artinya sertifikasi penyuluh pertanian menjadi suatu keharusan, bukan merupakan suatu pilihan. Sertifikasi penyuluh pertanian bertujuan untuk meningkatkan mutu dan proses penyuluhan pertanian, meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian, melindungi profesi penyuluh pertanian dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra penyuluh pertanian, melindungi masyarakat dari praktek-praktek penyuluh pertanian yang tidak bertanggungjawab dan menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan Pertanian merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan atau pengalaman kerja dan dibuktikan dengan Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian.

Untuk gambaran yang lebih  jelas tentang  Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian, berikut ini adalah kisah pengalaman seorang Penyuluh Pertanian Lapangan mengikuti sertifikasi penyuluh level Supervisor, yang ditampilkan dalam website http://tatangkostaman.blogspot.com

Tahun anggaran 2011 penulis mendapat kesempatan untuk mengikuti asesmen penyuluh pertanian level  supervisor  bidang tanaman pangan yang diselenggarakan di BPP lampung.  Mengingat sertifikasi penyuluh pertanian baru dilaksanakan pertama kali, penulis merasa ingin berbagi dengan rekan-rekan yang akan mengikuti sertifikasi. Tulisan ini hanya merupakan langkah awal, insyaalloh  kedepan modul sertifikasi dan  sekedar contoh barang bukti dapat disajikan di blog ini. Selain ini sangat dimungkinkan tulisan ini terus di update untuk mengeliminasi hal-hal yang terlupakan.

TAHAPAN UJI KOMPETENSI

1. Pendaftaran Penyuluh pertanian yang mengajukan uji kompetensi  / assesmen diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan :

a. Mengisi Formulir Pendaftaran FR APL-01

b. Mengisi Formulir Assesmen Mandiri FR-APL-02

Formulir assesmen mandiri pada dasarnya merupakan penilaian diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki.  Formulir ini diisi dengan cara merubah kata kerja pasif aspek-aspek yang dituangkan pada Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dari setiap Elemen Kompetensi (EK) menjadi kata kerja aktif, kata kerja aktif tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat pertanyaan. Secara ringkas FR-APL-02 untuk level supervisor dibuat sebanya 16 set terdiri dari:

  • 5 (lima) set FR-APL 01 untuk unit kompetensi Umum (mengaktualisasikan nilai kehidupan, mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi dialogis, membangun jejaring kerja, mengorganisasikan masyarakat).
  • 9 (Sembilan) unit kompetensi inti (mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah, menyusun programa penyuluhan, menyusun materi penyuluhan pertanian, membuat dan menggunakan media penyuluhan, menerapkan metode penyuluhan, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan, mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan, menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan  melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian)
  • 2 (dua) unit kompetensi pilihan (memilih dua unit kompetensi dari kompetensi khusus/pilihan

c. Melampirkan bukti fisik administrasi

  • Fotocopy ijazah terakhir
  • Sertifikat diklat dasar penyuluh pertanian bagi penyuluh yang diangkat untuk pertamakalinya setelah ditetapkannya Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008,
  • Rekomendasi pimpinan unit kerja,
  • Fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama kali pada jabatan fungsional penyuluh pertanian,
  • Fotokopi SK pangkat terakhir,
  • Fotokopi DP3 2 tahun terakhir dengan rata-rata penilaian baik,
  • PAK
  • Piagam-piagam penghargaan dibidang penyuluhan
  • Sertifikat Diklat yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian
(Semua bukti tersebut dilegalisasi oleh instansi berwenang)

Formulir Pendaftaran dan Formulir Assesmen Mandiri beserta lampiran-lampiranya diserahkan kepada badan/lembaga yang menangani penyuluhan ditingkat kabupaten untuk diteruskan kepada badan/lembaga yang menangani penyuluhan ditingkat propinsi.  Selanjutnya berkas tersebut di teruskan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluhan Pertanian  (LSP-P1) dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (tanpa lampiran bukti fisik dan bukti pendukung)

2. Konsultasi Pra Assesmen
Konsultasi pra assesmen dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) selama 3 hari.  Konsultasi pra assesmen pada dasarnya merupakan pengecekan kelayakan seorang penyuluh untuk mengikuti tahapan sertifikasi berikutnya. Secara umum pada tahapan ini dilakukan pengecekan form APL-01, dan APL-02 beserta  lampiran bukti fisik dan bukti pendukung yang diajukan oleh penyuluh pertanian pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi. Penyuluh yang dianggap layak oleh assessor dapat mengikuti pelatihan sertifikasi sedangkan yang dianggap belum layak tidak diikutsertakan pada pelatihan dan tahapan sertifikasi berikutnya.

Pada tahapan ini selain pemeriksaan berbagai dokumen oleh assesor, asesi diberi kesempatan untuk berkonsultasi tentang berbagai hal terutama yang berkaitan pembuktian kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Pelatihan Sertifikasi
Pelatihan sertifikasi diikuti oleh calon peserta yang lolos konsultasi Pra Assesmen dan dinyatakan layak mengikuti tahapan sertifikasi selanjutnya.  Pelatihan dilaksanakan di Lembaga Diklat Profesi Penyuluh Pertanian (LDP3) selama 4 Hari bertempat di TUK. Materi diklat dititik beratkan pada kluster-kluster uji kompetensi penyuluh pertanian dan kebijakan sertifikasi profesi penyuluh pertanian.
Peserta Diklat diminta membawa berbagai perlengkapan (termasuk Laptop), semua barang bukti dan bahan-bahan yang akan diunjukkerjakan (dipraktekan).  Barang bukti atau porto polio adalah bukti- bukti  kegiatan penyuluhan yang dimiliki oleh penyuluh pertanian selama 5 (lima)  tahun terakhir pada setiap elemen kompetensi yang diujikan. Sebagai gambaran barang bukti yang harus kita bawa sebagai berikut:
No
Unit Kompetensi
Barang Bukti (Barbuk)
I
Kompetensi Umum
Mengaktualisasikan   Nilai-Nilai Kehidupan
Penilaian   atasan
Penilaian   3 orang  rekan sejawat
Penilaian   Poktan/Kades 5 orang
Mengorganisakan   Pekerjaan
Melakukan   Komunikasi Dialogis
Membangun   Jejaring Kerja
Mengorganisasikan   Masyarakat
II
Kompetensi   Inti / Fungsional
1
Mengumpulkan   dan Mengolah Data Potensi Wilayah
Rencana   identifikasi Potensi Wilayah
Instrumen   pengumpulan data primer
Instrument   pengumpulan data sekunder
Laporan hasil   identifikasi potensi wilayah dengan metode PRA/SWOT
2
Menyusun   Programa Penyuluhan Pertanian
Rencana   Penyusunan Programa
Programa   Penyuluhan Desa/  Kecamatan/ Kabupaten
3
Menyusun   Materi Penyuluhan Pertanian
Lembar   Persiapan Mengajar
Sinopsis
4
Membuat Dan   Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian
Media   Elektronik
Siaran   radio, TV, LCD, Internet,
5
Menerapkan   Metode Penyuluhan Pertanian
Photo Kegiatan pelaksanaan metode (SL,   Ceramah, Diskusi, Kursus, Studi Banding dll)
Laporan Pelaksanaan metode, CD
6
Menumbuhkembangkan   Kelembagaan Petani
Berita acara, susunan pengurus, surat   keputusan penilaian kelas kelompok
7
Mengevaluasi   Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Rencana   evaluasi
Laporan   evaluasi pelaksanaan (tujuan dan metode)
8
Mengevaluasi   Dampak Penyuluhan Pertanian
Rencana   evaluasi Dampak
Laporan   evaluasi Dampak
9
Melaksanakan   Kegiatan Pengembangan Keprofesian    Penyuluhan Pertanian
Karya tulis (saduran, Kutipan,   laporan hasil penelitian)
III
Kompetensi Khusus/Pilihan
Memilih satu   unit kompetensi dari salah satu sub sistem agribisnis untuk fasilitator dan 2   sub sistem agribisnis untuk supervisor
Alat   dan bahan
Langkah   kerja (dibuat dalam bentuk media penyuluhan)
Contoh   produk
Apabila tabel di atas dicermati, akan terlihat adanya beberapa perbedaan tugas penyuluh antara Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008 dengan SKKNI diantaranya  sebagai berikut :
  • Pada Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008 kegiatan persiapan penyuluhan dibuat dalam bentuk programa dan rencana kerja, sedangkan pada SKKNI perencanaan penyuluhan harus dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan
  • Tugas dan fungsi penyuluh pada Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008 ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan sedangkan pada SKKNI  kemampuan yang harus dimiliki dan pembuktian kegiatan penyuluhan ditetapkan berdasarkan level (keterampilan dan Barbuk PP Pratama tidak berbeda dengan PP madya)
  • Sertifikasi pada dasarnya merupakan pembuktian keprofesionalan seorang penyuluh pertanian dan bukan penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu seperti halnya penilaian angka kredit, ini berarti bahwa penyuluh pertanian harus mampu menunjukan kemampuan pada semua unit kompetensi. Sebagai ilustrasi apabila merujuk pada Permenpan Nomor : 02/MENPAN/2/2008, seorang penyuluh dapat naik pangkat apabila memenuhi angka kredit yang ditentukan, dengan atau tanpa melaksanakan evaluasi dampak penyuluhan, namun pada sertifikasi,  ketidak mampuan penyuluh dalam melaksanakan dan membuktikan evaluasi dampak penyuluhan dapat mengakibatkan seorang penyuluh  dianggap tidak kompeten.

Selama Diklat penyuluh  akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan terutama yang berkaitan dengan 9 (sembilan) unit kompetensi inti, namun karena uji kompetensi dilaksanakan langsung setelah diklat, maka barang bukti relatif tidak bisa diperbaiki.  Dengan demikian disarankan agar sejak dini penyuluh yang akan mengikuti sertifikasi sudah mempelajari Modul diklat, sehingga barang bukti yang disiapkan tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Assesmen
Assesmen (uji kompetensi) diikuti oleh peserta yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STPP).  Assesmen dilakukan oleh Assesor Kompetensi dan dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).  Hasil assesmen adalah rekomendasi yang menyatakan peserta (assesi) Kompeten atau Belum Kompeten. Pada sertifikasi di BPP Lampung asessmen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi asesmen meliputi :
  • Format APL01
  • Format  APL02
  • Format  POA 1
  • Format POA02
  • Format  AC 01
  • Format AC 02
  • Dll.

b. Pemeriksaan barang bukti

Pemeriksaan barang bukti (barbuk) dilakukan terhadap barang bukti unit kompetensi inti dan unit kompetensi pilihan.  Saat barang bukti diajukan, assessor mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan. Anggap saja kita mengajukan barang bukti evaluasi, maka saat naskah evaluasi diperiksa, assesi akan ditanya latar belakang, teknik evaluasi, teknik pengolahan data dll. Dengan demikian apabila seorang penyuluh mengajukan barang bukti yang dibuat oleh orang lain (mis: karya tulis dan evaluasi dampak) dengan mudah dapat diketahui oleh assesor.
c. Test Pengetahuan
Test pengetahuan dilakukan melalui dua cara yaitu tes tertulis dan wawancara, materi yang diujikan berkaitan dengan aspek:
  • Pengetahuan umum
  • Peraturan perundangan
  • Metode dan media penyuluhan
  • Identifikasi potensi wilayah (PRA dan SWOT)
  • Programa Penyuluhan
  • Pengetahuan aspek pilihan

d. Uji keterampilan

Uji keterampilan dilakukan terhadap kluster kompetensi inti dan kompetensi pilihan Untuk level supervisor kluster kompetensi inti penggunaan media penyuluhan difokuskan kemampuan menggunakan computer antara lain penggunaan internet (searching materi penyuluhan pada cybex Deptan) dan aplikasi Microsoft office  power point ( pengetikan dan penayangannya).

Pratek/unjuk kerja kompetensi pilihan disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Materi yang diunjukkerjakan harus dilingkapi dengan media penyuluhan yang memuat materi yang diunjukkerjakan, tahapan pelaksanaan, alat dan bahan dan produk jadi. Sebagai contoh apabila kita ingin mempraktekan pembuatan bokashi, maka selain bahan pembuatan bokashi harus lengkap media penyuluhan tentang cara pembuatan bokashi dalam bentuk peta singkap, tempelan, kartu kilat atau media lain harus disiapkan

BAHAN RENUNGAN

Berdasarkan pengalaman mengikuti sertifikasi bagi penyuluh pertanian yang akan mengikuti sertifikasi hal-hal di bawah ini mungkin dapat dijadikan bahan renungan

  • Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun aspek metodologi penyuluhan
  • Kembangkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dibidang media penyuluhan elektronik (computer, pembuatan web/blog, LCD  dll.)
  • Siapkan barang bukti dengan mengacu pada modul diklat sertifikasi karena mungkin saja selama ini kita telah membuat barang bukti  yang kurang sesuai dengan tuntutan sertifikasi. Sebagai ilustrasi seringkali barang bukti potensi wilayah kita siapkan dalam bentuk data monografi ternyata hal tersebut kurang sesuai dengan barang bukti yang diinginkan saat sertifikasi
  • Dokumentasikan bukti-bukti kegiatan, karena selain dibutuhkan untuk DUPAK juga dibutuhkan untuk uji kompetensi
  • Pilih aspek keterampilan yang akan diunjukkerjakan secara cermat agar tidak terlalu merepotkan saat akan uji kompetensi. Sebagai perbandingan pada kompetensi pilihan, penulis memilih cara penggunaan Bagan warna daun untuk menentukan waktu pemupukan N dan akses internet menggunakan modem GSM, sedangkan umumnya rekan-rekan mempraktekan pembuatan bokashi dan pengolahan pangan. Bandingkan kerepotan transportasi yang membawa untuk bahan pembuatan bokashi dan pengolahan pangan dengan kepraktisan penulis yang hanya membawa BWD dan Modem.
  • Lakukan kegiatan penyuluhan secara sistematis dan administrasikan dengan baik untuk setiap tahapan (rencana, laporan pelaksanaan dan evaluasi)
  • Siapkan barang bukti untuk setiap unit kompetensi, karena assessor hanya akan menguji jika ada barang bukti. Sederhananya lebih baik mengajukan masing-masing satu barang bukti untuk tiap unit kompetensi daripada kita mengajukan barang bukti yang sangat banyak pada salah satu unit kompetensi sedangkan unit kompetensi lain tidak ada. Ilustrasinya bila kita mengajukan 100 arsip pelaksanaan metode penyuluhan tapi kita tidak mengajukan barang bukti pengembangan profesi (karya tulis)  dan evaluasi, maka dipastikan untuk penggunaan metode penyuluhan dianggap kompeten tapi untuk untuk pengembangan profesi dan evaluasi dipastikan tidak kompeten

Sertifikasi Profesi Penyuluh, sudah siapkah kita?

posted by Fajar Sidhiq R.


Leave a Reply

Current ye@r *


six × = 18